Menyambut Pemilwa 2011

Salah satu topik yang paling mengemuka menjelang pemilwa bulan depan adalah soal siapa atau golongan mana yang nantinya berkuasa. Tentu dengan segala iklim politik yang melingkupinya. Mulai pendaftaran parpol mahasiswa, pembentukan KPU, hingga pemilwa itu diselenggarakan.

Mayoritas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga percaya bahwa hasrat untuk berpolitik di kampus ini lebih tinggi dibanding dengan kampus-kampus lain yang ada di Jogja. Sejarah membuktikan, setiap pemilwa diadakan, masing-masing golongan ingin menjadi penguasa. Karenanya, iklim setiap pemilwa selalu panas. 

Sekilas Sejarah

Contoh paling panas adalah pemilwa tahun 2005. Ketika itu, KPU hanya melososkan calon pasangan tunggal dari koalisi Bintang Sembilan. Sehingga pasangan calon yang diusung oleh partai lain yang merasa dijegal, tidak terima dan menganggap KPU tidak independen dan karenanya semua kebijakannya tidak sah. Bahkan, PSI (Partai Solidaritas IAIN) yang merupakan partai tertua di kampus ini mengambil sikap untuk menarik diri dari kancah pemilwa. Hal ini dilakukan demi memboikot jalannya pemilwa yang dianggap menghianati amanat mahasiswa.

Namun, rupanya KPU bergeming. Pemilwa dengan calon pasangan tunggal pun tetap dijalankan. Karena menurut KPU, proses didiputuskannya calon pasangan tunggal sudah sangat demokratis. Sehingga tidak perlu lagi meninjau ulang keputusannya.

Ketika hari H pemilwa itu diselenggarakan, ternyata kubu koalisi Perubahan melakukan aksi protes jalanan. Bahkan aksi protes ini berlanjut pada pengobrak-abrikan beberapa kotak suara ketika pemilwa berlangsung. KPU merasa dilecehkan. Bentrok antar mahasiswa terjadi. Sampai-sampai polisi yang harus turun tangan meleraikannya. 

Selain itu, LPM Arena yang saat itu turut berpartisipasi dalam mengontrol jalannya pemilwa, dituding telah memanas-manasi situasi. Kru-kru yang bernaung di dalamnya dianggap memiliki kepentingan politik tersendiri dalam ajang pertarungan kekuasaan tersebut. Independensi pers ini dipertanyakan. Kemudian diintimidasi agar tidak menerbitkan hasil beritanya. Dan ujungnya, pada malam hari, sekelompok orang tak dikenal merusak kantor Arena.

Itu adalah sejarah. Dalam salah satu flm documenternya UKM JCM (Jamaah Cinema Mahasiswa), film documenter itu berjudul Cermin yang Pecah. Univesitas sebagai sebagai pencerminan Negara, telah berantakan tak karu-karuan.

Kondisi Saat Ini

Iklim politik saat ini tidak sepanas dulu. Buktinya baliho dan spanduk dari berbagai partai yang dulu besar-besar, kini relative tidak ada. Kecuali spanduk yang dipasang KPU yang isinya menghimbau mahasiswa agar berpartisipasi dalam pemilwa.  Selebaran-selebaran partai pun relative minim, meskipun ada satu-dua partai yang menyebarkan pamfletnya di seluruh kampus.

Semakin melempemnya mahasiswa dalam pertarungan kepentingan kekuasaan saat ini, tentu disebabkan beberapa factor. Pertama, kebijakan kampus yang sengaja meminimalisir animo politik mahasiswa. Tampak jelas dengan kebijakan-kebijakan yang digulirkan pihak birokrasi yang memang didesain agar mahasiswa lebih fokus pada pelajaran di kelas. Ada kewajiban presensi 75%, pembuatan pagar di mana-mana agar keliaran mahasiswa dikendalikan, dan sebagainya yang merupakan kebijakan warisan kepemimpinan Amin Abdullah selama dua periode (tahun 2003-2010).

Kedua, apatisme mahasiswa mulai menjalar pada mayoritas mahasiswa. Rata-rata mahasiswa saat ini selalu ingin cepat lulus dengan IP yang memuaskan. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dirasa tidak member manfaat pada peningkatan IP dan kecepatan lulus, akan semakin ditinggalkan. Masalah kedua ini terutama adalah akibat dari masalah yang pertama: kebijakan kampus.

Melihat kondisi di atas, pemilwa Maret nanti, diperkirakan tingkat golput mahasiswa akan meningkat dibanding pemilwa sebelumnya—terlepas dari selebaran gelap yang memprovokasi mahasiswa untuk memboikot pemilwa. Karena selain produk dari Pemilwa sebelumnya yang menghasilkan Pemerintahan Mahasiswa yang berupa SEMA dan DEMA, kiprahnya dipertanyakan; mahasiswa saat ini juga tidak mau repot-repot mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi IP mereka. 

Artinya, tantangan bagi KPU saat ini adalah bagaimana agar bisa menarik mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Untuk itu perlu usaha keras dari KPU, misalnya ndividu-individu yang ada di dalam KPU benar-benar inependen, tidak lagi mambawa bendera masing-masing partai. Sedangkan bagi Pemerintah Mahasiswa yang nanti berhasil dibentuk, harus mampu melaksanakan program-programnya agar dapat dirasakan bagi seluruh mahasiswa yang ada. Dengan itu, kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan oleh pihak birokrasi kampus yang jika sekiranya dirasa merugikan mahasiswa akan dapat dibendung oleh jajaran Pemerintah Mahasiswa. Tidak seperti DEMA, SEMA saat ini yang hanya mengembik saja terhadap kebijakan kampus.

Namun, jika hal itu tak pernah terjadi, mahasiswa sekarang memang tak butuh lagi yang namanya SEMA, DEMA, BEM dan sebagainya. Bubarkan saja semuanya.

Jakarta, 26 Februari 2011

Opik