I
Reformasi 1998, selain penanda kejatuhan rezim korup, juga bisa kita maknai
sebagai kejatuhan kita sebagai bangsa. Sadar atau tidak, reformasi yang
mengagungkan kebebasan itu ternyata bukan malah menyejahterakan rakyat, tapi
malah menyesatkan rakyat untuk sekedar mengenali apa itu kesejahteraan bersama.
Rakyat kebanjiran informasi tentang apa saja, kecuali tentang kenyataan.
Kebebasan yang ada, disini diartikan sebagai penyingkapan tirai pemisah
terhadap pasar global. Sehingga, kemudian lahir kebijakan-kebijakan rezim yang
ramah bisnis. Bahkan struktur pemerintah yang dibentuk, juga sekian regulasi
yang bergulir, memang untuk melayani pasar, bukan melayani rakyat. Lantas
didengungkan ilusi, bahwa semakin pasar sehat, semakin rakyat sejahtera.
Ilusi macam itu kemudian disebarkan dimana-mana. Lewat media massa,
kampus-kampus, partai politik, bahkan institusi keagamaan. Lalu rakyat menjadi
sesat terhadap kenyataannya sendiri.
Ketersesatan mengenali kenyataan, mengenali posisi, adalah akar dari segala
tragedi terhadap semua langkah yang akan diambil, semua solusi yang akan
dijalani. Mereka yang secara gigih memperjuangkan nasib sendiri, juga nasib
orang banyak, tak kan banyak merubah apa-apa selain merubah persepsinya saja.
Lantas pelan-pelan kita ternyamankan pada situasi yang ada di bibir jurang
ini, hingga kita sadar bahwa kita tergelincir. Dan kesadaran itu terlambat,
sebab kita semua sudah mati.
II
Mengaca sejarah, sesungguhnya kita pernah mengalami hal yang mirip sekali.
Mulanya zaman kompeni atau VOC (1602-1799). Setelah mampu menyingkirkan
pribumi untuk masuk ke hutan-hutan dan pegunungan, lantas menutup semua
jaringan dengan dunia luar, dan menguncinya rapat-rapat. Segala macam hubungan
dengan dunia luar, dengan sendirinya terputus. Sehingga pribumi jadi tak pernah
beranjak kemana-mana. Baik secara fisik maupun kesadaran.
Merosotnya kebudayaan nusantara juga menjadikan merosotnya akal budi hingga
di telapak kaki. Pribumi semakin hari jadi semakin banyak melamun dan semakin
sedikit mencipta. Semakin jauh dangan peradaban, semakin dekat dengan monyet.
Seiring pembubaran VOC, lantas pemerintahan Daendels (utusan
Perancis,1808-1811) dan Rafless (Inggris, 1811-1818) juga semakin menggilas
pribumi. Dan ketika Nusantara kembali di pangkuan kerajaan Belanda, kemudian
dibentuklah pemerintahan jajahan, yang langsung dibawahi pemerintah Belanda.
Maka jadilah Hindia-Belanda.
Perlawanan kemudian banyak berkobar. Di tanah Jawa, dalam kemerosotannya,
perlawanan pribumi dipatahkan. Lantas pribumi dikerjapaksakan untuk memenuhi
kemauan penjajah. Dalihnya membayar biaya perang yang dihabisakan pemerintah
kolonial, akibat perlawanan yang mereka kobarkan. Kerjapaksa adalah bentuk
perbudakan, sebab tenaga kerja tidak dihargai.
Hingga atas nama "kemanusiaan" kemudian kalangan liberal-etis
teriak-teriak tentang penderitaan kaum pribumi. Lalu bergulirlah Agrarische
Wet. Dan berbondong-bondonglah para investor menanamkan investasinya untuk
membuka perusahaan-perusahaan perkebunan di Hindia-Belanda.
Lantas demi stabilitas ekonomi, kemudian mereka menelorkan politik balas
budi. Antara lain sistem pengairan, persebaran penduduk, dan pendidikan.
Pengairan untuk mengairi perkebunan, persebaran penduduk untuk mengatasi
kuragnya tenaga kerja di perkebunan berpenduduk jarang, dan pendidikan untuk
memberikan sedikit keterampilan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja baik
untuk perusahaan maupun untuk mengisi kantong-kantong pemerintahan kolonial.
Pendidikan yang digalakkan kolonial inilah yang kemudian menghasilkan
kesadaran baru bagi penduduk pribumi. Kesadaran tentak kedirian, tentang hak
dan kewajiban. Lantas itu pula yang dijadikan senjata untuk mengusir kolonial.
Tapi sisa-sisa pengetahuan yang ditanamkan penjajah (Barat) tidaklah
lenyap, melainkan berkembangbiak dalam bentuk yang paling baru.
III
Penetrasi keilmuan Barat, yang menjelma penjajahan budaya, menenggelamkan
kedirian nusantara dalam lintasan sejarahnya. Saat kita hendak menjadi
kesinambungan pengetahuan kita dengan nenek moyang, yang ada hanya
pengetahuan-pengetahuan yang sudah terpoles oleh logika kolonial.
Kesadaran kolonial itulah yang kini terus berlanjut, dan sangat nampak
dalam implementasi dalam ranah sosial. Misalnya adalah ketika rezim yang ada
adalah rezim yang ramah bisnis. Sementara keramahan pada pasar itu, dalam
lintasan sejarah nusantara, tidak pernah seiring dengan kesejahteraan rakyat.
Kita bisa melihat, kian kemari, kemiskinan kian meningkat, jurang ketimpangan
(rasio gini) semakin melebar. Sementara pemerintah tidak pernah menangani hal
secara menyeluruh, dengan mencari akar persoalannya. Melainkan sekedar berusaha menangani luka-luka yang kian
melebar semampunya, tanpa tahu mengapa bangsa kita terluka.
Mengobati luka dengan obat yang tidak
sesuai, tentu bukan
menyembuhkan, melainkan memperparah keadaan.
Lembah Gajah Wong, 13 Oktober 2014
*Penulis hanyalah gelandangan yang tidurnya numpang di
emperan orang.
.jpg)